 |
| HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau akrab disapa Gus Lilur. |
Jakarta, Serap.id - Polemik penyusunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai mengemuka setelah Rapat Formatur pertama digelar. Isu mengenai sosok yang akan mengisi posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU turut menjadi perhatian, terutama setelah muncul narasi yang mengaitkan masuknya kembali unsur Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam struktur PBNU.
Sorotan tersebut mendapat tanggapan dari warga NU sekaligus kyai kampung, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau akrab disapa Gus Lilur. Ia menyatakan dukungannya terhadap Ketua Umum PBNU terpilih, Gus Kikin, untuk menyusun kepengurusan berdasarkan prinsip profesionalitas, kapasitas serta keterwakilan wilayah.
Menurut Gus Lilur, proses penyusunan kepengurusan PBNU semestinya tidak dibangun berdasarkan kepentingan kelompok tertentu. Ia menilai terdapat dua fakta objektif yang harus menjadi pertimbangan utama, yakni profesionalitas dan kemampuan figur serta keterwakilan wilayah.
"Yang harus dikedepankan adalah profesional-mumpuni dan keterwakilan wilayah," ujar Gus Lilur dalam pernyataannya.
Gus Lilur kemudian menyoroti munculnya nama Lukman Edy yang disebut disodorkan Gus Kikin untuk menempati posisi Sekjen PBNU.
Menurut dia, Lukman Edy bukan sosok yang tidak memiliki pengalaman. Lukman Edy pernah menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta pernah menjadi Sekretaris Jenderal PKB.
Bagi Gus Lilur, pengalaman tersebut menjadi salah satu modal penting apabila Lukman Edy dipercaya mengemban posisi strategis di PBNU. Ia menilai kapasitas seseorang seharusnya dilihat dari pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, bukan semata-mata dari afiliasi atau latar belakang politiknya.
Gus Lilur juga menyebut Lukman Edy memiliki pengalaman dalam kerja-kerja lapangan bersama Gus Kikin. Karena itu, menurutnya, apabila Gus Kikin mempertimbangkan Lukman Edy untuk posisi Sekjen, keputusan tersebut harus dilihat sebagai bagian dari kebutuhan organisasi.
Namun, dinamika tersebut disebut memunculkan kekecewaan dari pihak tertentu. Gus Lilur menyinggung adanya reaksi yang kemudian berkembang menjadi isu lebih luas hingga muncul narasi "PKB come back" dalam proses penyusunan kepengurusan PBNU.
Gus Lilur menilai narasi tersebut tidak semestinya digunakan untuk membangun opini terhadap proses internal organisasi. Ia bahkan menyebut berkembangnya isu tersebut sebagai fitnah dan gosip yang justru dapat mengaburkan substansi persoalan.
"PKB come back," demikian narasi yang disorot Gus Lilur dalam pernyataannya.
Menurut Gus Lilur, persoalan utamanya bukan mengenai dari mana seseorang berasal atau pernah berada di partai politik mana, melainkan apakah figur tersebut memiliki kapasitas dan mampu menjalankan tugas organisasi secara profesional.
Selain persoalan kapasitas, Gus Lilur memberikan perhatian serius terhadap aspek keterwakilan wilayah dalam struktur PBNU. Menurutnya, PBNU merupakan organisasi berskala nasional sehingga komposisi kepengurusannya harus mampu mencerminkan keberagaman daerah di Indonesia.
Gus Lilur kemudian menyinggung posisi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU yang sama-sama berasal dari Jawa Timur. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak seharusnya kemudian diikuti dengan dominasi figur Jawa Timur pada seluruh posisi strategis lainnya.
"PBNU memang bukan PWNU Jatim. Rais Aam PBNU Jawa Timur, Ketum PBNU Jawa Timur. Masa jabatan lainnya diisi orang Jawa Timur semua?" kata Gus Lilur.
Ia menilai prinsip keterwakilan wilayah penting agar PBNU tidak dipersepsikan sebagai organisasi yang hanya merepresentasikan satu daerah. Sebaliknya, struktur PBNU harus mencerminkan wajah NU dari Sabang sampai Merauke.
"Saya dan rasanya semua jamaah NU mendukung Gus Kikin menyusun pengurus PBNU yang Indonesia, bukan PBNU ala PWNU Jawa Timur," ujar Gus Lilur.
Gus Lilur berharap proses penyusunan kepengurusan PBNU dapat berjalan dengan kepala dingin dan tidak terseret oleh isu-isu yang berpotensi memecah konsentrasi organisasi. Menurutnya, energi para pengurus dan warga NU sebaiknya diarahkan untuk memastikan PBNU memiliki struktur yang kuat, profesional dan mampu menjawab kebutuhan umat.
Ia pun memberikan dukungan kepada Gus Kikin agar tetap menjalankan mandat yang telah diberikan kepadanya. Menurut Gus Lilur, kepengurusan PBNU ke depan harus dibangun dengan mempertimbangkan kompetensi sekaligus memberikan ruang yang proporsional bagi keterwakilan berbagai wilayah di Indonesia.
"Terus maju Gus Kikin. Semoga para muassis membersamai Panjenengan. Bismillah," pungkas HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, warga NU dan kyai kampung
0Komentar